Hukum Perkawinan di Indonesia: Syarat, Prosedur, dan Akibat Hukumnya

By



## **Hukum Perkawinan di Indonesia: Syarat, Prosedur, dan Akibat Hukumnya**


---


### 1. Pendahuluan


Perkawinan adalah institusi penting dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya sebagai ikatan emosional dan sosial, tetapi juga sebagai **ikatan hukum** yang diatur oleh negara. Hukum perkawinan di Indonesia bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami-istri, melindungi hak anak, dan menjamin keberlangsungan keluarga secara sah.


Undang-Undang yang menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, yang telah mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian dengan perkembangan zaman.


Artikel ini akan membahas **syarat sah perkawinan, prosedur perkawinan, serta akibat hukum yang timbul dari perkawinan** di Indonesia.


---


### 2. Syarat Sah Perkawinan


Berdasarkan UU Perkawinan, syarat sah perkawinan meliputi:


1. **Persetujuan Kedua Calon Pasangan**


   * Perkawinan harus didasarkan atas **persetujuan bebas** dari calon suami dan istri.

   * Perkawinan yang dipaksakan dapat dibatalkan.


2. **Batas Usia Minimum**


   * Pasangan laki-laki minimal 19 tahun, perempuan minimal 19 tahun (perubahan terbaru UU Perkawinan 2022).


3. **Tidak Ada Halangan Hukum**


   * Tidak ada hubungan darah langsung atau hubungan keluarga yang dilarang, seperti ayah-anak, saudara kandung.


4. **Pencatatan Perkawinan**


   * Perkawinan harus dicatatkan di **Kantor Urusan Agama (KUA)** bagi yang beragama Islam atau di **catatan sipil** bagi non-Muslim agar memiliki kekuatan hukum.


---


### 3. Prosedur Perkawinan


#### a. **Perkawinan Islam**


1. Mengajukan permohonan ke KUA setempat.

2. Melengkapi dokumen: KTP, akta kelahiran, surat izin orang tua (jika di bawah usia tertentu).

3. Melaksanakan akad nikah di hadapan penghulu.

4. Mendaftarkan perkawinan agar dicatatkan secara resmi.


#### b. **Perkawinan Non-Muslim**


1. Mengajukan permohonan ke kantor catatan sipil.

2. Menyerahkan dokumen identitas, akta kelahiran, dan surat izin orang tua jika diperlukan.

3. Melaksanakan upacara pernikahan sesuai agama atau adat masing-masing.

4. Mendaftarkan perkawinan di kantor catatan sipil agar diakui secara hukum.


---


### 4. Akibat Hukum dari Perkawinan


1. **Hak dan Kewajiban Suami-Istri**


   * Pasangan suami-istri memiliki hak dan kewajiban saling memberi nafkah, menghormati, dan membina rumah tangga.

   * Suami berperan sebagai kepala keluarga, istri berperan sebagai pendamping, sesuai UU dan kesepakatan.


2. **Harta Bersama dan Pisah Harta**


   * Harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap **harta bersama** (kecuali ada perjanjian pra-nikah).

   * Pembagian harta terjadi jika terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan.


3. **Hak Anak**


   * Anak yang lahir dari perkawinan yang sah berhak atas nama, pendidikan, warisan, dan perlindungan hukum dari orang tua.


4. **Perceraian**


   * Perceraian hanya bisa dilakukan melalui pengadilan.

   * Alasan perceraian bisa karena perselisihan yang tidak dapat diperbaiki, kekerasan rumah tangga, atau pelanggaran kewajiban suami/istri.


5. **Pembatalan Perkawinan**


   * Perkawinan bisa dibatalkan jika ada pelanggaran syarat sah perkawinan, seperti usia di bawah batas minimum atau perkawinan paksa.


---


### 5. Contoh Kasus


* **Kasus Perceraian karena Kekerasan Rumah Tangga (KDRT)**: Seorang istri mengajukan gugatan cerai ke pengadilan karena mengalami kekerasan dari suami. Hakim memutuskan perceraian sah dan membagi harta serta hak asuh anak secara adil.

* **Kasus Perkawinan Anak**: Perkawinan di bawah umur tanpa izin orang tua dapat dibatalkan oleh pengadilan jika ditemukan pelanggaran hukum.


---


### 6. Penutup


Hukum perkawinan di Indonesia menekankan **perlindungan hak setiap pasangan dan anak**, memberikan kepastian hukum, serta mengatur hak dan kewajiban suami-istri. Dengan memahami hukum perkawinan, masyarakat dapat menjalani pernikahan secara sah, bertanggung jawab, dan harmonis.


---

PT SURABAYA SOLUSI INTEGRASI - jUAL BLOG BERKUALITAS UNTUK KEPERLUAN PENDAFTARAN ADSENSE - BELI BLOG ZOMBI BERKUALITAS - HUBUNGI KAMI

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Mengenal Profesi di Bidang Hukum: Advokat, Jaksa, Hakim, dan Notaris

By
## **Mengenal Profesi di Bidang Hukum: Advokat, Jaksa, Hakim, dan Notaris** --- ### 1. Pendahuluan Bidang hukum di Indonesia tidak hanya melibatkan aturan dan peraturan, tetapi juga **profesi-profesi yang menjalankan fungsi hukum**. Setiap profesi memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda, namun semuanya bertujuan untuk menegakkan hukum, melindungi hak masyarakat, dan memastikan keadilan. Artikel ini akan membahas secara lengkap **profesi di bidang hukum**, meliputi advokat, jaksa, hakim, dan notaris, serta peran masing-masing dalam sistem hukum Indonesia. --- ### 2. Profesi Advokat #### a. Pengertian Advokat adalah profesional hukum yang memberikan bantuan hukum, pendampingan, dan pembelaan kepada klien dalam perkara pidana, perdata, atau administrasi. #### b. Tugas dan Wewenang 1. Memberikan konsultasi hukum. 2. Mewakili klien di pengadilan. 3. Membuat dokumen hukum seperti surat kuasa, perjanjian, dan gugatan. 4. Melakukan pembelaan hukum bagi terdakwa dalam proses p...
Read more

Hukum Ketenagakerjaan: Hak Pekerja dan Kewajiban Pengusaha

By
## **Hukum Ketenagakerjaan: Hak Pekerja dan Kewajiban Pengusaha** --- ### 1. Pendahuluan Hukum ketenagakerjaan merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha dalam konteks kerja. Tujuannya adalah menciptakan hubungan kerja yang **adil, seimbang, dan harmonis**, sehingga hak pekerja terlindungi, sementara pengusaha dapat menjalankan usahanya secara produktif. Di Indonesia, hukum ketenagakerjaan diatur dalam **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**, serta peraturan pemerintah dan peraturan perusahaan yang menjadi pedoman bagi pekerja dan pengusaha. Artikel ini akan membahas secara rinci **hak-hak pekerja** dan **kewajiban pengusaha** yang menjadi dasar hubungan industrial di Indonesia. --- ### 2. Hak Pekerja Menurut UU Ketenagakerjaan Beberapa hak pokok pekerja di Indonesia antara lain: 1. **Hak atas Upah yang Layak**    * Pekerja berhak menerima upah sesuai perjanjian kerja, tidak boleh di bawah Upah Minimum Regional (UMR) atau U...
Read more

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia

By
## **Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia** --- ### 1. Pendahuluan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Hak ini bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun status sosial. Di Indonesia, perlindungan HAM diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama **UUD 1945**, **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM**, serta instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Artikel ini membahas bagaimana **perlindungan HAM di Indonesia**, lembaga yang berwenang, serta tantangan yang masih dihadapi. --- ### 2. Dasar Hukum Perlindungan HAM di Indonesia 1. **UUD 1945**    * Pasal 28A–28J mengatur secara khusus tentang HAM, termasuk hak hidup, hak berkeluarga, hak pendidikan, hak beragama, dan hak kebebasan berpendapat.    * Pasal 28I menegaskan bahwa hak untuk hidup, hak beragama, hak bebas ...
Read more